Saat ini para wajib pajak semakin dimudahkan untuk membayar pajak. Diantaranya bisa dilakukan secara online. Berikut ini langkah-langkah cara bayar pajak online dengan e-Billing Pajak. Untuk memudahkan masyarakat wajib pajak membayar pajak mereka, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan membayar pajak secara online. Direktorat Jenderal Pajak  menyediakan layanan e-Billing pajak untuk memudahkan wajib

Read More...

Prima Artha Konsultama bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Bali mengadakan pelatihan tata cara penyusunan dan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Pelatihan berlangsung pada tanggal 6 Pebruari 2018 bertempat di Pratama Training Facility, Jl. Teuku Umar No.34 Denpasar. Acara ini di hadiri langsung oleh Bapak Wayan Artika selaku Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal

Read More...

Berikut ini dijelaskan tata cara pengajuan Amnesti pajak, untuk lebih detail tentang apa itu program Amnesti Pajak silakan klik disini. Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut: Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen

Read More...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program pengampunan pajak atau Amnesti Pajak pada 1 Juli 2016 dan melakukan sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak ke berbagai kota di Indonesia. Informasi tentang pengampunan pajak pun telah tersebar secara masif melalui TV, radio, media cetak, elektronik, baliho, banner, leaflet, poster, telepon layanan dan lain sebagainya. Sepantasnyalah, Wajib pajak

Read More...

Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, maka sebaiknya Wajib Pajak segera mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghapusan NPWP Wajib Pajak dengan Verifikasi Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dapat dilakukan

Read More...

PENGUMUMAN Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusa Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014, diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) hal-hal sebagai berikut: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 diterbitkan untuk mengatur secara khusus pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha

Read More...

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan dari Konsultan Pajak kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengenai adanya seseorang yang mengaku/ mengatasnamakan/ diperintahkan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana/ para pejabat di lingkungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk meminta sumbangan atau dana terkait dengan penyelenggaraan seminar perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR

Read More...

Artikel kali ini seputar perpajakan berisi informasi mengenai tata cara mengajukan pengembalian atas kelebihan pajak (restitusi) pada PPN/PPnBM, hal ini telah sesuai dengan keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM da Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Untuk selengkapnya anda bisa pelajari tata caranya berikut ini. DASAR HUKUM Undang-undang PPN

Read More...

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan

Read More...

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak. HAK ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil

Read More...